The 5-Second Trick For reformasi intelijen indonesia

The 5-Second Trick For reformasi intelijen indonesia

Blog Article

Citations are produced quickly from bibliographic facts as a comfort, and is probably not comprehensive or correct. Chicago citation design and style:

Dalam UU ini tidak diatur soal perlindungan terhadap personel intelijen negara, bilamana jika instruksi oleh user

Patut disadari bahwa, gerakan-gerakan separatisme yang ada saat ini masih berakar pada motif-motif ekonomi yang awalnya berupa gagasan ketidakpuasan atas perekonomian daerah tertentu atas kebijakan pemerintah pusat. Hal ini, menjadi sorotan negara-negara tertentu yang kemudian dengan sengaja masih menyokong gerakan-gerakan separatisme, yang masih ada di Indonesia, baik dengan melalui penggalangan terhadap tokoh dan masyarakat lokal oleh lembaga swadaya masyarakat dari negara asing, atau mengakomodir upaya diplomatis aspiratif separatisme, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, di kancah internasional.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memperluas wawasan serta menambah pengetahuan terutama bagi orang yang belum mengenal tentang periode sastra era reformasi. metode yang dipakai dalam penulisan artikel, dan hasil dari ulasan pustaka sistematis.

, when dozens of armed law enforcement and Military officers compelled their way in, launching tear gas, and assaulting the citizens. 11 inhabitants and legal professionals from Yogyakarta authorized aid were being reportedly arrested and 9 Many others were wounded.

Makalah ini berfokus pada isu-isu pemilu setelah period reformasi. Dengan mempelajari literatur yang ada sebagai bahan perbandingan antara pemilu ke pemilu.

Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan mengerasnya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

This text examines the complexities bordering violence by Muslims in the direction of the Ahmadiyya Neighborhood in Indonesia in its new period of democracy. Violence emerged in 1998 during the post-Suharto period when some Muslim teams, which include Entrance Pembela Islam (FPI), claimed that Ahmadiyya is usually a deviant team (aliran sesat) As outlined by Islamic orthodoxy. This information mendapatkan informasi lebih lanjut works to understand why And exactly how Ahmadiyya grew to become a concentrate on of violent attacks by some Muslim groups within the article-Suharto period by contemplating the rise of Islamic fundamentalist groups during this time of recent-discovered religious flexibility. In doing this, I request how politics, economic climate and Islamic theology emerged as significant components that contributed towards the attack. By means of determining distinct circumstance research of attacks in metropolitan areas across Java and Lombok, I also examine how government creates the coverage to find the ideal Resolution And exactly how much the efficiency of this coverage to resolve the problem. Kata Kunci: Ahmadiyah, kekerasan, politik dan kebijakan negara 27

Propelled by acquisitive motives for war supplies, the Japanese entered Indonesia somewhat very easily because of their capacity to fit in While using the political development of time. Introducing on their own as “the leader, protector, light-weight of Asia” and “older brother,” the Japanese’s true legacy was the creation of possibilities for indigenous Indonesians to participate in politics, administration, as well as armed service.

Ketidakpahaman tentang fungsi intelijen terlihat dari pendapat mereka yang menginginkan agar orang yang diinterogasi oleh BIN harus didampingi oleh pengacara, sebagaimana selayaknya orang yang sedang diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Mereka tidak mengerti bahwa intelijen (BIN, BIK, BAIS atau instansi intelijen mana saja) tidak boleh menginterogasi orang sebagaimana hal yang dilakukan oleh reserse polisi atau PNS penyidik.

Koordinasi yang dilakukan oleh Kominda berfungsi untuk memelihara hubungan baik dalam berbagai kegiatan. Kegiatan yang dijalankan Kominda dalam mengatasi ATHG direncanakan dalam rapat koordniasi yang dilakukan setiap satu bulan sekali yang membahas isu-isu strategis, termasuk permasalahan terorisme.[21]

Konsep intelijen dalam memori kolektif rakyat Indonesia cenderung bermakna negatif karena dikaitkan dengan pekerjaan dinas rahasia pemerintah yang menangkap, menyiksa, dan bahkan melenyapkan lawan-lawan politik pemrintah yang tengah berkuasa. Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di era reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN.

Indonesia’s two biggest Muslim mass businesses have also urged The federal government to deliver details of the new policy, warning that it could turn into a new supply of societal conflict while in the state.

If The federal government does submit an software to ban HTI, hopefully this tends to prompt comprehensive and very careful discussion. The courts must also function independently and impartially. The purpose in the courts is not to evaluate the extent to which HTI complies with Pancasila. Their job is just to choose whether or not HTI has engaged in activities that indicate it ought to be banned.